Desa Sempulang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur semula adalah lokasi transmigrasi tahun 1970 dari Jawa, Lombok, dan penduduk asli Kalimantan. Saat itu, secara administratif, Desa Sempulang masuk wilayah Desa Padang Pengrapat, yang secara bersamaan juga merupakan lokasi transmigrasi. Jarak antara Sempulang dengan Padang Pengrapat bisa dikatakan sangat luas dan jauh. Bahkan, menurut cerita beberapa sesepuh Desa Sempulang, saat itu, untuk mengambil surat kiriman dari keluarga dari Jawa saja membutuhkan waktu sangat lama.

Sarana transportasi yang ada saat itu hanya jalur Sungai Seratai, yang memang merupakan urat nadi perekonomian Desa Sempulang. Untuk menjual dan mencari kebutuhan sehari-hari sangat sulit. Hal tersebut adalah sekelumit kisah warga Desa Sempulang, para pendiri desa.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang berasal dari Jawa itu akhirnya mampu mengatasi kesulitan tersebut. Yaitu dengan cara membangun jalan, yang semula hanya jalan setapak dilebarkan guna menunjang aktivitas sehari-hari. Sekitar tahun 1980-an, status Desa Sempulang akhirnya dinyatakan sebagai desa otonomi.

Sebagai lokasi transmigrasi, sudah dapat diduga bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Sempulang adalah sebagai petani. Kelapa sawit merupakan mata pencaharian utama di samping sawah dan perkebunan lain. Jalan adalah sarana penting yang sangat dibutuhkan agar bisa mengangkut hasil panen secara cepat dan tidak membusuk. Kesulitan akan sarana infrastruktur jalan yang membutuhkan dana besar tidak kunjung terselesaikan.

Padahal, kebutuhan jalan sangat dirasakan oleh warga, bukan hanya sekadar mengangkut hasil panennya, tapi juga mendukung dalam mencerdaskan anak-cucu. Jika musim hujan tiba, sebagian anak-anak urung masuk sekolah gara-gara jalanan becek, ditambah lokasi sekolah yang jauh.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) mulai dilaksanakan di Desa Sempulang pada tahun 2006. P2KP adalah suatu program pemerintah pusat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam menangani permasalahan secara mandiri, dengan melibatkan pelaku pembangunan lain, seperti pemerintah daerah (pemda) dan swasta. Kepedulian dan keseriusan pemda dalam menangani kemiskinan berupa penyediaan dana pendamping. Salah satu bentuk kepedulian Pemda Kabupaten Paser adalah menyediakan dana pendamping untuk kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) yang merupakan program lanjutan P2KP, dalam rangka mengubah masyarakat dari tataran berdaya menuju mandiri.

Dengan siapnya Pemda Kabupaten Paser dalam mengalokasikan dana pendamping kegiatan PAKET, timbul-lah secercah harapan masyarakat untuk membangun infrastruktur jalan yang sudah lama diidam-idamkan. PAKET di Desa Sempulang dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di RT 3 untuk menembus RT 11.

Jalan sepanjang sekitar 900 meter dan lebar 4 meter tersebut berfungsi untuk memperpendek jarak ke sekolah dasar yang ada di desa tersebut. Sebelum dibangun jalan ini, untuk menuju ke sekolah, siswa harus menempuh jarak sekitar 4 kilometer. Jalan tersebut juga agar memudahkan pengangkutan hasil panen kelapa sawit.

Jalan lain yang dibangun di Desa Sempulang terletak di RT 7, yang menghubungkan dengan Desa Long Pinang. Jalan sepanjang 1.850 meter dan lebar 4 meter ini merupakan jalan usaha tani yang sangat dibutuhkan oleh warga Sempulang. Jalan di RT 7 ini fungsinya untuk mengangkut hasil panen padi dan panen kelapa sawit.

Untuk pelaksanaan konstruksi jalan telford tersebut dipercayakan kepada empat Pakem, yakni Pakem Makmur Sejahtera, Pakem Bhakti Sejahtera, Pakem Margo Rahayu, Pakem Margo Mulyo. Total dana yang diserap untuk pembangunan jalan telford ini adalah Rp586.632.000 dengan perincian Rp249.941.000 dari APBD, Rp249.941.000 dari APBN, dan swadaya masyarakat sebesar Rp86.750.000.

Dengan adanya pembangunan jalan telford di dua lokasi tersebut ternyata membawa dampak yang cukup baik, terutama di bidang pendidikan dan penanganan pasca panen. Di bidang pendidikan, jarak tempuh ke sekolah menjadi cukup dekat. Sedangkan penanganan pasca panen menjadi lebih cepat. (Tim Infrastruktur OC-6 Provinsi Kalimantan Timur, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)