Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Pustaka
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!

Kata kunci Kategori
Peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor per- 20/PB/2014
Perubahan atas peraturan direktur jenderal perbendaharaan no. per-23/pb/2013 tentang petunjuk pelaksanaan pencairan dana pinjaman IBRD nomor 8213-id untuk PNPM Perkotaan 2012 - 2015
Surat Himbauan dari KPK untuk tidak menggunakan anggaran program sosialisasi
Himbauan untuk tidak menggunaka anggaran program sosialisasi/publikasi, iklan/promosi dan kampanye di kementerian/lembaga/pemerintah derah untuk kepentingan pribadi/kelompok
Undangan Rakor PD & TL PNPM Perkotaan Tahun 2014
Dalam rangka menyiapkan pendampingan yang maksimal di Tahun 2014, akan diselenggarakan rapat koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan antara pelaku kunci di tingkat wilayah/provinsi (Program Director OSP/OC dan Team Leader KMW Provinsi) dengan pelaku di tingkat nasional (PMU, Satker, PPK, Team Advisory dan KMP PNPM Perkotaan).
Surat Kenaikan Gaji Tim Fasilitator TA. 2014
Kenaikan Gaji Koordinator Kota, Assiten Koordinator Kota dan Failisitator Kelurahan serta penetapan BOP Tim Fasilitator Kelurahan Ta. 2014
Peraturan DirJen No. 18 /PB/2013 (IBRD No. TF012192)
Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD No. TF012192 untuk NCEP in Urban Area 2012-2015
Program Selaras (Gender)
Undangan Sosialisasi Pedoman & Juknis PLPBK 18-20 Nov 2013
Sosialisasi pedoman teknis dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK)
Larangan Pemanfaatan PNPM Mandiri untuk Kegiatan Politik Praktis (Oktober 2013)
Kebijakan Pemerintah yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait pelaksana kegiatan PNPM Mandiri agar melakukan upaya dalam menjaga kemungkinan pemanfaatan kegiatan PNPM Mandiri untuk kepentingan politik, baik oleh perorangan maupun kelompok.
Undangan ToT Penguatan Pemandu Nasional, 17-22 Nopember 2013
TOT Penguatan Pemandu Nasional Aparat Pemerintah Daerah PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2013
Pengesahan Revisi Anggaran TA. 2013 di lingkungan DirJen Cipta Karya
Terkait dengan adanya surat dari Dirjen Cipta Karya No. KU.01.10-DC/506 Tgl. 30 September 2013 tentang surat pengesahan revisi anggaran tahun anggaran 2013 di lingkungan Dirjen Cipta Karya maka perihal ini menjadi perhatian khusus dalam pengelolaan serta pencairan terhadap DIPA.
Klarifikasi Lokasi Sasaran Penerima P4-IP Mandiri Perkotaan 2013
Klarifikasi Lokasi Sasaran Penerima Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman diPerkotaan 2013
Surat Direktur PBL Rekruitmen Fasilitator P4-IP PNPM Mandiri Perkotaan 2013
Perekrutan Fasilitator Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) di Perkotaan 2013
Surat Larangan Berpolitik Aktif Dalam PNPM Mandiri
Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. B.1257/KMK/D.VII/VII/2010 tentang Larangan Berpolitik Aktif Dalam PNPM Mandiri
Perpanjangan Closing Date dan perubahan alokasi kategori Pinjaman IBRD No. 7664-IND
Perpanjangan Closing Date dan perubahan alokasi kategori Pinjaman IBRD No. 7664-IND
Mengenai Pelaksanaan P4IP di Perkotaan tahun 2013
Berikut adalah semua materi yang dibawakan dalam kegiatan Sosialisasi Nasional P4IP (di Perkotaan) untuk Indonesia wilayah Timur, di Jakarta, 20-22 Agustus 2013
Surat Dirjen Ciptakarya Perihal Pemasangan Papan Proyek
Sehubungan dengan banyaknya pengadauan dari masyarakat kepada Kementerian PU terkait dengan informasi kegiatan pekerjaan yang dilakukan olehKementerian PU.
Naskah perjanjian kerjasana PNPM MPk
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan, maka untuk pendanaan dimaksud harus dituangkan dalam naskah perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Naskah perjanjian kerjasana ini berlaku untuk TA 2013, status revised (Juni-2013)
Peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor per- 23/PB/2013 - IBRD 8213-ID
Perdirjen tentang Petunjuk pelaksanaan pencairan dana pinjaman internasional bank for recontruction dan development nomor 8213-ID untuk nasional community empowerment program in urban area for 2012-2013
Surat Pemberitahuan Tata Cara Seleksi PLPBK 2013
Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Lokasi Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Tahun 2013.
Surat Direktur PBL- "Daftar Lokasi dan Alokasi Pelaksanaan BLM PNPM Mandiri Perkotaan DIPA PIP Kab/Kota TA. 2013"
Perihat : Pelaksanaan Bantuan Langsung A{asyarakat (BLf ) PNPlri lfundiri Perkotaan
pada DIPA Satker PIP lGbupaten/Kota TA. 201 3
Surat Menkokesra RI No.B-38/MENKO/KESRA/III/2013 - Optimalisasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Tahun 2013-2014
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2013-2014 dan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan sebesar 8%-10% pada akir tahun 2014, rikut kami sampaikan surat Menkokesra RI No.B-38/MENKO/KESRA/III/2013Perihal Optimalisasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Tahun 2013-2014.
Pelaksanaan Distribusi Materi Cetakan Media CB 2012 (Sosialisasi dan Pelatihan)
Sehubungan dengan pelaksanaan distribusi materi cetakan media capacity building 2012, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan pendistribusian materi cetakan, serta monitoring distribusi dan jumlah media yang akan distribusikan
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PNPM Perkotaan, Juni - Desember 2012
Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan yang harus dilaksanakan di tingkat provinsi, kab/kota, serta kelurahan
Pencairan DUB PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2012
Pencairan Dana Urusan Bersama (DUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2012
Surat Extension Closing Date Loan PNPM IBRD 7664, IBRD 7504
Surat Extension Closing Date Loan PNPM IBRD 7664, IBRD 7504, IDA Credit 4384
Surat Dirjen Cipta Karya
Perihal : Petunjuk Pemanfaatan Dana Pelatihan Dasar Fasilitator dan Pelatihan Masyarakat TA. 2011
Surat Inspektorat Jenderal PU Perihal SK Penunjukan Tim Audit BLM
Perihal : SK Penunjukan Tim Audit BLM Tahap 1
Surat Dir PBL Perihal Lokasi dan Alokasi BLM T.A 2011 (213 Kab & Kota)
Daftar Rincian Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan T.A. 2011
Surat Dir PBL Perihal Lokasi dan Alokasi BLM T.A 2011 (55 Kab & Kota)
Daftar Rincian Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan T.A. 2011
Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor. S-869/PB/2011
Pencairan Dana Urusan Bersama (DUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011
Peraturan DIRJEN Perbendaharaan No.Per 68/PB/2010
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman IBRD 7866-ID (Third National Program For Community Empowerment in Urban Areas)PNPM-MP
Surat Perpanjangan Personel Korkot, Askot dan Faskel Pada Triwulan 1 Thn 2011
Surat KMP dan Surat DirJen CiptaKarya mengenai perpanjangan personel korkot, askot dan tim faskel untuk pelaksanaan PNPM MP dan P2KP Advanced Triwulan 1 thn 2011
Surat Dirjen CiptaKarya No: PR.01.03-DC/549
Kesanggupan Penyedian Dana Daerah untuk DDUB, Dana Operasional (BOP), dan Kesiapan Pelaksanaan PNPM di Kabupaten/Kota TA. 2011
Surat Direktur PBL No.KU.01.04-cb/780
Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan T.A 2010 Melalui Alokasi Gaji Faskel dan BOP di DIPA SNVT PBL PRopinsi
Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.03/2009
Salinan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai
PP No. 42 Th. 1995 & PP No. 25 Th. 2001 (Peraturan Pajak Hibah/PLN Proyek Pemerintah)
PP Mengenai Bea Masuk, Pajak Serta Penghasilan dalam rangka proyek yg dibiayai dengan Hibah
Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.05/2009 (Perencanaan Kas)
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang NegaralDaerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tent
Surat Dir PBL Perihal Penempatan Korkot, Askot dan Tim Fasilitator Pasca Maret 2010
Penempatan Korkot, Askot dan Tim Fasilitator Pasca Maret 2010
Peraturan Menteri Keuangan No.61/PMK.07/2010
Tentang Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2010,
Surat Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Perpanjangan Closing Date UPP-2)
Perihal Perpanjangan Closing Date Second Urban Poverty Project/UPP-2
Surat Dir PBL_Pengadaan Fasilitator PNPM Perkotaan, Program PAKET dan Asisten PLP-BK TA.2010
Pengadaan Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan, Program PAKET dan Asisten/Fasilitator PLP-BK TA. 2010
Rekapitulasi Tindak Lanjut Surat KMP No. 013 dan 026
Menginformasikan kembali bahwa KMP PNPM Mandiri Perkotaan telah mengeluarkan surat bernomor 013/KMP/PNPM-MP/I/2010 tentang “Data Lokasi Sulit Disertai Penghitungan Jarak, Waktu Tempuh dan Biaya Kunjungan ke Wilayah Kelurahan Dampingan” pada tanggal 14 Januari 2010 dan nomor 026/KMP/PNPM-MP/I/2010 tentang “Informasi Masa Kerja Tim Korkot (Korkot, Askorkot, Senior Faskel & Faskel).
UPP 2nd Extension
UPP 2nd Extension
Surat Perpanjangan Kontrak Faskel/Askorkot PNPM Mandiri Perkotaan
Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2009 dan
mencermati kebutuhan pengendalian pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM
P2KP Advanced, maka diperlukan segera perpanjangan personil
Fasilitator/Askorkot/Koordinator Kota
Penghargaan atas Website PNPM mandiri Perkotaan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Untuk kriteria Website PNPM MP (www.p2kp.org / www.pnpm-perkotaan.org) serta Pengeloaan Pengaduan Masyarakat (PPM) yang terpilih sebagai salah satu pemenang dalam Acara "The East Asia Pacific (EAP) Innovation Days" di Washington DC pada bulan Oktober 2009 lalu.
Penyelesaian atas Sanggahan Proses Pelaksanaan Pelelangan Jasa Konsultan
Penyelesaian atas Sanggahan Proses Pelaksanaan Pelelangan Jasa Konsultan OC 5 - DIY dan Jawa Tengah
Kembali ke atas
sebelumnya... 1 2 3 selanjutnya...
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 5872, akses halaman: 10255,
pengunjung online: 307, waktu akses: 0,035 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank