Dalam sejarah Negara Republik Indonesia, Founding Father di negeri ini berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan bangsa Barat. Ternyata, perjuangan tersebut membuahkan hasil tak ternilai, dibandingkan dengan apapun, karena telah banyak mengorbankan harta dan nyawa para pejuang kemerdekaan. Perjuangan itu telah menghantarkan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan.

Secara bertahap, Indonesia ditata dengan membangun demokrasi dan ketatanegaraan, pembenahan ekonomi kerakyatan, penegakan hukum (rule of law), pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan dan lainnya. Melalui pemimpin bangsa, Indonesia menguatkan perekonomian rakyat dengan mengenali potensi yang dimiliki, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA)-nya.

Bangkitnya Indonesia dari kemiskinan akibat penjajahan yang berkepanjangan, diawali dengan adanya kebersamaan, gotong-royong, tanpa pamrih, kepedulian, prinsip keadilan dan kejujuran, serta nilai luhur yang dimiliki komponen bangsa. Keberhasilan ini membuktikan bahwa Indonesia mempunyai keadaan SDA dan nilai sekaligus bercita-cita mewujudkan negara yang adil dan makmur disertai ridho Allah, SWT (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur).

Dari perjalanan dari fase ke fase, tertulis pula di lembar sejarah, bangsa kita kini dihadapkan pada berbagai tantangan yang begitu berat, seakan tiada henti. Misalnya saja, belum kunjung tuntasnya penegakan hukum dan keadilan, masih terjadi KKN di lingkungan institusi pemerintah maupun swasta, rendahnya kualitas pendidikan, tidak stabilnya perekonomian rakyat, bertambahnya angka pengangguran, terjadinya konflik horizontal antarkelompok dan meningkatnya kriminalitas, terjadinya bencana alam yang menelan korban jiwa dan kerugian fisik/materi, serta tantangan lainnya.

Dari berbagai tantangan tersebut membuka peluang peningkatan angka kemiskinan di Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya gejala-gejala kemiskinan dalam dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Gejala-gejala kemiskinan ini mencakup multi dimensi, baik politik, sosial, lingkungan maupun ekonomi dan aset.

Gejala dalam Dimensi Politik disebabkan oleh ketidakberpihakannya kebijakan-kebijakan yang ada selama ini dan tidak adanya akses serta wadah yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin. Dimensi Sosial ditandai dengan tidak terintegrasinya komunitas miskin di institusi sosial. Dimensi Lingkungan, muncul dalam pola pikir, prilaku dan sikap yang berorientasi pada pembangunan sesaat (temporer) dan tidak berkelanjutan dan pemeliharanya bukan tanggungjawab masyarakat. Sementara itu, Dimensi Ekonomi dan Aset cenderung muncul akibat rendahnya penghasilan dan kepemilikan aset yang dijadikan modal untuk mengembangkan diri.

Dari gejala yang ada, masyarakat yang mengalaminya akan tereliminasi dan terdegredasi ke posisi marjinal (tidak berdaya). Ketidakberdayaan ini mengakibat tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara manusiawi, dan itu cenderung berpotensi terjadinya konflik sosial.

Ironisnya, komunitas yang memiliki SDM berkualitas, penghasilan tinggi, akses yang luas dan aset yang besar, hanya memusatkan peningkatan kepentingan individu maupun komunitasnya saja. Serta memutuskan informasi dan komunikasi dengan komunitas miskin, yang akhirnya menimbulkan kesenjangan dan perbedaan yang mencolok. Bahkan, masing-masing komunitas ini saling menyalahkan, menyudutkan dan berupaya menjatuhkan, sehingga tercipta perilaku yang antagonis (saling bermusuhan).

Komunitas mapan mampu mengatakan komunitas miskin sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya di satu sisi, komunitas mampu dianggap merusak nilai-nilai luhur dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan yang saling bertentangan ini tanpa sadar telah menjadi paradigma mengakar yang diaplikasikan dalam perilaku maupun hubungan sosial bermasyarakat. Jika ini dibiarkan, akan menjadi bencana dan menghambat kemajuan pembangunan. Karena itulah, pemerintah pusat maupun daerah bertekad menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui berbagai cara.

Penanggulangan kemiskinan sudah menjadi program prioritas pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan. Tiada hentinya pemerintah melakukan upaya-upaya agar angka kemiskinan di Indonesia turun secara signifikan. Berbagai bidang melakukan gerakan “turunkan angka kemiskinan”. Semisal di bidang pendidikan, pemerintah memberikan bantuan biaya sekolah dari tingkat SD dan SLTP melalui dana BOS maupun dana bantuan untuk perangkat pendidikan lainnya, seperti infrastruktur. Di bidang kesehatan, misalnya memberi berobat gratis kepada masyarakat melalui program ASKESKIN. Dan, banyak lagi program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya yang punya kemampuan ekonomi lemah seperti BLT dan RASKIN.

Dalam program seperti ini keterlibatan masyarakat justru terbatas. Dan, biasanya program ini disebut program non pemberdayaan, yang cenderung memanjakan masyarakat dan tidak mendidik. Bersambung.. (Rahdiansyah Pane, SF Tim-24 Korkot 4 Asahan, KMW V Sumut, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)