Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArtikelDana Bergulir Kita Pantas Dipertanyakan
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Padang Panjang, 8 September 2010
Dana Bergulir Kita Pantas Dipertanyakan

Bukanlah hal yang aneh lagi kiranya ketika kita mendengar dan bahkan melihat langsung adanya praktek kredit/pinjaman bagi warga di sekeliling kita yang pada hakikatnya dapat disebut dengan rentenir. Disadari atau tidak, hal yang dulunya dianggap sesuatu yang tabu, saat ini sudah menjadi wajar karena sudah terbiasa. Kegiatan ini telah berlangsung cukup lama dan begitu mem-booming sejak tahun 2000-an (khususnya di Sumatera Barat).

Hampir di tiap kota maupun kabupaten, praktek ini dapat berjalan dengan mulusnya dan sepertinya mendapatkan tempat di hati peminjamnya. Mulai dari kegiatan yang dilakukan oleh sebuah yayasan sosial, koperasi/unit simpan-pinjam hingga praktek pribadi dengan modal pribadi. Sebuah praktek semi lembaga keuangan yang diakui atau tidak ikut memberikan sumbangsih pada perekonomian kita.

Untuk lebih jelasnya kami paparkan sebuah contoh nyata dari sebuah lembaga yang diberikan nama Unit Simpan Pinjam (USP) “Mawar” yang ada di salah satu kota di Sumbar. Dengan berkedok koperasi yang notabenenya sudah pasti punya legalitas hukum, beberapa orang meraup keuntungan yang tidak sedikit, karena ternyata semua modal yang dipinjamkan adalah kumpulan modal dari beberapa orang saja. Bahkan, kami sendiri pernah ditawari ikut menanamkan modal dengan bagi hasil yang menggiurkan. USP ini menjalankan praktek semi perbankan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkannya. Sistem yang mereka terapkan adalah “angsuran per hari”.

Dari hasil wawancara kami dengan salah seorang pelaku sekaligus pemilik modal di kantor yang dipimpinnya sangatlah mengejutkan dan mencengangkan kita semua. Ternyata usaha yang telah dijalani ini, sebut saja Bapak A—yang punya usaha di Kota B, sudah memiliki total aset senilai Rp500juta dalam bentuk pinjaman, ditambah aset kendaraan roda dua, sebanyak 10 unit, di samping aset lainnya.

Ketika ditanya, “Modal dari mana Pak A?” Jawabnya, “Modal sendiri. Pada awalnya dan dalam perjalanan, ada beberapa teman yang ikut menanamkan modalnya.” Dengan melihat kesibukan karyawan di kantor tersebut, terkesan karyawan Bapak A adalah seorang profesional di bidangnya. Setiap karyawan diberikan wilayah garapan masing-masing, diiringi dengan target pencairan kredit minimal Rp50juta (bagi karyawan baru) dan hingga Rp150juta bagi karyawan lama.

Lebih lanjut, Bapak A menceritakan kepada kami bagaimana teknis pencairan pinjaman/kredit yang telah dijalankannya selama lebih kurang 10 tahun itu. Ada beberapa kekhasan dari sistem yang diterapkannya, antara lain kredit bersifat harian (angsuran harian); persyaratan sangat mudah, hanya selembar foto copy KTP. Ketika ditanyakan strategi apa yang digunakan dan target marketnya, Bapak A menjelaskan secara gamblang. Ternyata, usaha USP ini memiliki target pasar yang sudah terarah, yakni pedagang kecil yang punya putaran uang harian. “Ini adalah target market yang tak bisa di ubah-ubah dan sudah menjadi harga mati,” jelas Bapak A kepada kami.

Lebih jauh Bapak A menerangkan, dalam menjalankan tugasnya, seorang karyawan pada USP yang dipimpinnya akan mengemban beban tugas multifungsi—sebagai tenaga pemasaran sekaligus Account Officer (AO), sekaligus penagih (debt collector), pada wilayah masing-masing yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Dalam menjalankan tugasnya setiap karyawan didukung kendaraan roda dua, dan dengan bentangan wilayah yang cukup luas. Mereka bertanggung jawab penuh dalam hal pemasaran sekaligus penagihan pinjaman yang telah mereka kucurkan. Tugas lain yang harus diemban adalah dalam hal penilaian layak atau tidaknya seseorang mendapatkan pinjaman.

Jadi survai pertama ada pada pundak mereka sebagai petugas lapangan. Ketika semua persyaratan administrasi terpenuhi oleh calon peminjam yang diusulkan dan telah disurvai oleh tenaga lapangan, hari berikutnya akan turun supervisor guna menilai kelayakan usulan dari tenaga lapangan. Dan, ketika supervisor menilai dana layak dicairkan, maka pada hari itu juga calon peminjam mendapatkan uang yang mereka butuhkan. Hanya dalam selang waktu maksimal tiga hari pinjaman sudah cair, tapi untuk peminjam baru, rata-rata hanya dua hari sudah bisa mendapatkan kredit, bahkan ada yang langsung dapat cair pada hari itu juga jika memang sang petugas sudah yakin dengan calon peminjam.

Untuk setiap peminjam, selain kelengkapan administrasi yang sangat sedikit, akan dibebankan biaya 5% sebagai biaya administrasi dan 5% sebagai tabungan wajib yang nantinya diserahkan ketika pelunasan pinjaman. Besar pinjaman yang diberikan untuk tiap pemula sebesar Rp100.000 - Rp200.000, tergantung jenis usahanya dan keyakinan dari karyawan USP dengan jangka waktu 30 hari. Lebih jelasnya, untuk satu orang peminjam dengan nilai kredit Rp100.000 hanya akan menerima pinjaman sebesar Rp90.000 (potong administrasi 5% + tabungan 5% ). Angsuran pertama akan langsung muncul pada esok harinya sebanyak Rp4.000 selama 30 hari berikutnya.

Tiap hari sang karyawan akan menjemput angsuran dari peminjam tersebut di lokasi usahanya maupun di rumahnya sesuai perjanjian awal. Jadi dari modal Rp1juta, seorang karyawan Bapak A akan mampu melayani/memberikan kredit kepada 11 orang nasabah. Ketika ditanya persoalan tunggakan Bapak A menjelaskan sudah pasti ada. Dari target pelunasan 30 hari yang telah disepakati, maksimal dalam jangka waktu 40 – 60 hari sudah lunas, dan sangat sedikit sekali yang macet total.

Demikianlah ilustrasi singkat realitas lapangan yang telah menjamur untuk saat ini dan bahkan dianggap oleh sebagian besar sebagai sebuah usaha yang menggiurkan. Dan, untuk saat ini sudah banyak kegiatan ini yang dijalankan oleh orang pribadi bukan lagi dengan menggunakan kedok lembaga maupun yayasan. Namun demikian hal ini ternyata tetap mendapatkan tempat di hati peminjamnya. Kehadiran karyawan Bapak A dan yang lainnya malah dibutuhkan dan dinantikan.

Ketika kita mencoba menghitung tingkat perputaran uang dari kegiatan ini dan keuntungan yang bisa diraihnya, akan sangat wajar kiranya Bapak A tadi mampu menggaji 10 orang karyawannya dengan 5 unit motor kredit dan 5 sudah lunas. Ketika kita menengok pada kegiatan ekonomi bergulir, ada apakah? Apa yang salah dan apa yang kurang dengan kita. Apa yang menjadikan keunggulan dari praktek yang dilakukan Bapak A, kenapa dia tidak terlalu pusing memikirkan RR. Apalagi, sebagian besar karyawannya tidak mengenal apa itu RR, NPL, LAR, PAR. Yang ada dalam benak mereka hanyalah bagaimana agar target kucuran kredit per wilayah dapat tercapai dengan baik dengan target pelunasan 30 hari sesuai perintah pimpinan. Dalam prakteknya ternyata mereka sangat sukses dan usaha mereka semakin besar, meski hantaman badai perekonomian nasional tengah melanda. Justru dalam situasi sulit seperti ini, bendera mereka semakin berkibar dan dapat meraup keuntungan yang semakin besar.

Dari paparan di atas kiranya ada beberapa hal menarik yang dapat kita jadikan bahan renungan bersama, antara lain, sebagai berikut. Pertama, mereka punya sikap militansi dan keyakinan yang tinggi akan profesi yang tengah dilakoni, karena dari pekerjaan inilah mereka menghidupi keluarga. Belum ada pilihan lain.

Kedua, kunjungan harian kepada peminjam. Hal ini membuat sang karyawan segera dapat mengetahui kondisi terkini dari tiap peminjamnya. Artinya, rutinitas hubungan antara yang memberikan pinjaman dengan peminjamnya sangat terjaga. Lebih jauh, setiap persoalan yang muncul terkait angsuran dan lain sebagainya segera terdeteksi dan terindentifikasi dengan baik. Tidak jarang persoalan dapat diselesaikan pada hari itu juga antara peminjam dengan karyawan. Dengan keramahan dan senda gurau yang baik dari karyawan dalam menjemput tagihan, peminjam merasa bukan berutang. Tidak jarang mereka dapat menyampaikan keluh kesahnya kepada si karyawan. Singkat kata, pendampingan sekaligus pembinaan berjalan ketika karyawan menjemput angsuran. Mereka berusaha menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan batin yang kuat dengan setiap peminjam, bahkan seperti hubungan kekeluargaan bukan bisnis semata. Hal ini diwujudkan dengan memberikan perhatian walau terkadang hanya sebuah trik saja agar angsuran lancar.

Ketiga, pangsa pasar yang terarah dengan baik. USP/kredit harian dan usaha sejenisnya hanya akan memberikan pinjaman pada orang-orang yang secara pasti punya usaha yang memiliki putaran usaha harian.

Keempat, survai lapangan dengan melihat kondisi usaha dari tiap calon peminjam mutlak dilakukan. Bahkan, jika perlu dengan menanyakan pada tetangga sebelah terkait diri calon peminjam, hingga mereka yakin akan diri calon peminjam.

Kelima, pembinaan. Ketika terjadi persoalan tunggakan, mereka mengutamakan jalan damai. Artinya, berusaha untuk ikut mencerikan solusi dan saling berbagi pengalaman dengan peminjam, mau mendengarkan keluhan peminjam, bukan hanya berpedoman pada angsuran.

Gambaran inilah kiranya yang membuat Bapak A dan lainnya bisa bertahan dan semakin berkembang. Ketika coba menengok belakang, lebih khususnya pada program PNPM Mandiri Perkotaan atau yang dulunya dikenal dengan nama P2KP, ada beberapa catatan khusus yang masih melekat dalam benak kami, yang begitu menyentuh. Dan, ini berdasarkan temuan tim kajian nasional tahun 2009 lalu. Antara lain:

  1. Ternyata dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan hanya berpengaruh secara nasional terhadap penanggulangan kemiskinan sebesar 2% saja (hasil survai Tim evaluasi nasional). 
  2. Ternyata dana bergulir kita lebih banyak dinikmati oleh golongan non miskin (hasil survai), tidak tepat sasaran. 
  3. Ternyata tabungan/DTR dilakukan oleh KSM hanya untuk memenuhi keinganan program, bukan atas kesadaran.

Sebuah kenyataan yang tragis, memilukan sekaligus memalukan dan menyisakan banyak pertanyaan. Yang lebih memalukan lagi, ternyata angka 2% dihitung sejak dana bergulir berjalan di Indonesia, yakni sejak P2KP-1 ,P2KP-2, dan kita di Sumatera Barat P2KP-3. Sebuah capaian yang sangat rendah tentunya, jika dibandingkan dengan nilai rupiah yang telah digelontorkan sejak program ini diluncurkan.

Tapi, di balik pernyataan berdasarkan temuan itu tentu saja kita khususnya di Sumatera Barat (P2KP-3) yang dimulai lebih kurang pertengahan tahun 2006 dan dana bergulirnya mulai pertengahan tahun 2007, ikut dalam item penilaian dan memberikan kontribusi secara nasional terhadap capaian ini. Jika ini dianggap sebuah kegagalan, kiranya ini kegagalan kita semua. Dan, sebaliknya jika hal tersebut dipandang sebagai sebuah kesuksesan, ini tentunya juga kesuksesan kita semua, bersama BKM dan UPK, termasuk KSM ekonomi bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP.

Dalam rentang waktu perjalanan berikutnya program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan mendapatkan “tandem” untuk berbuat di tengah-tengah warga. Kredit Mikro Nagari (KMN) datang menemani program dana bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan. KMN datang dengan konsep dasar yang kurang lebih sama dengan apa yang diterapkan lebih dahulu oleh PNPM Mandri Perkotaan. KMN bersumber dari sharing dana antara pemerintah provinsi (pemprov) dengan pemerintah kota (pemkot) dan pemerintah daerah (pemda), masing-masing ikut meramaikan usaha penanggulangan kemiskinan melalui dana bergulir. Dan, tentu saja ada program dana bergulir lainnya yang bertujuan sama, seperti halnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan, serta bantuan Ansori dari Bank Mandiri Syariah, serta banyak bentuk macam bantuan dana bergulir lainnya.

Dalam perjalanannya, KMN telah menjadi idola baru bagi warga dalam mendapatkan kredit murah, ringan tanpa persyaratan yang bertele-tele. KMN datang dengan konsep tanpa tingkat suku bunga pinjaman alias dengan bunga 0%. Di tingkat nagari atau kelurahan dibentuk lembaga pengelola pinjaman dengan Pokja. Pokja inilah yang bertanggung jawab dalam menggelontorkan dana bergulir di masing-masing wilayah. Dan, apa yang terjadi di lapangan sungguh di luar dugaan, KMN yang semula diharapkan jadi “tandem” dari program dana bergulir sebelumnya (PNPM Mandiri Perkotaan) dalam upaya penanggulangan kemiskinan, malah menjelma menjadi saingan. Dengan konsep dasar yang sama, namun dalam perlakuan berbeda, terutama terkait tingkat suku bunga pinjaman 0%, KMN menjelma menjadi idola baru. Artinya terjadi persaingan yang tidak sehat antara program yang hakikinya sama yakni penanggulangan kemiskinan. Terjadi saling jegal, saling bunuh yang membuahkan hasil tidak positif bagi program dana bergulir yang menggunakan praktek suku bunga pinjaman bagi warga, termasuk dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan.

Masyarakat telah diberikan pilihan yang betul-betul menggiurkan (tanpa bunga), dan secara psikologis pilihan ini tentu saja akan sangat menggoda dibandingkan dengan program dana bergulir lain yang membebani bunga. Masyarakat hanya akan melihat “perlakuan tingkat suku bunganya”, hampir tidak sempat berpikir untuk apa bunga itu diterapkan di kemudian hari.

Masyarakat hampir tidak pernah berpikir bahwa bunga dari dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan sebetulnya akan kembalinya juga untuk kemaslahatan warga kelurahan itu sendiri. Berapapun laba dari UPK BKM dari PNPM Mandiri Perkotaan adalah hak warga dan tidak akan dikembalikan ke negara, dan itu adalah aset warga kelurahan. Seperti halnya slogan sebuah iklan parfum, ”Kesan pertama begitu menggoda,” inilah yang melekat dalam pendangan masyarakat luas.

Lebih jauh membicarakan dana bergulir dalam kerangka besar upaya penanggulangan kemiskinan, lebih khusus lagi di bumi Ranah Minang, yang sama-sama kita cintai ini, membutuhkan banyak ruang dan waktu. Telah begitu banyak jenis bantuan dana bergulir yang digelontorkan, namun hasilnya boleh dikatakan “jauh panggang daripada apinya,” alias, “jalo lusuah ikan tak dapek, badan alah payah kadinginan.” Kiranya ada yang perlu kita kaji ke depannya, jika memang dana bergulir mau kita jadikan salah satu elemen penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Bumi Minang ini. Sebelum itu, ada baiknya kita lihat dulu beberapa pembelajaran berharga terkait ekonomi bergulir baik di dalam praktek dunia perbankan sendiri atau dalam kerangka pemberdayaan itu sendiri.

Antara lain, pertama, kredit mikro pada Proyek PHBK. Jika kita melihat dalam praktek dunia perbankan yang ikut berkecimpung memberikan kredit dana bergulir secara berkelompok sebagaimana yang dipraktekkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan, kiranya ada beberapa pembelajaran atau catatan khusus yang dapat kita ambil. Data pembelajaran ini diambil dari Laporan Penelitian Terhadap Kredit Kelompok di Wilayah Kerja KBI Solo Pasca Proyek PHBK (Pengembangan Hubungan Dengan Kelompok Swadaya Masyarakat). Yaitu, bank akan menemui kesulitan untuk membiayai usaha mikro, terutama karena plafon kredit relatif kecil, sehingga menjadi tidak efektif bagi bisnis bank dan permasalahan jaminan.

Bisnis perbankan merupakan bisnis risiko. Di samping menjanjikan efektivitas dan efisiensi sehingga mampu menekan biaya operasional dan memberikan margin yang lebih tinggi, penyaluran kredit kepada debitur kelompok memiliki kesulitan-kesulitan tambahan yang relatif spesifik dibanding penyaluran kredit secara konvensional/kredit individu. Dalam penelitian ini, responden menginformasikan kesulitan-kesulitan, yang utama adalah kesulitan mencari anggota kelompok yang patuh dan mau pada prinsip tanggung renteng, kesulitan mendapatkan ketua kelompok yang baik, dan kesulitan mendapatkan agunan yang dapat dinotariilkan. Kesulitan lain, seperti permasalahan dalam biaya operasional, bagaimana membentuk kelompok, maupun jumlah SDM bank tidak mencukupi.

Kesulitan-kesulitan yang telah disebutkan tersebut merupakan faktor-faktor yang menjadi titik kritis penyebab terjadinya kredit bermasalah. Responden menginformasikan, kredit-kredit bermasalah muncul biasanya disebabkan oleh beberapa sebab utama, yaitu anggota tidak mematuhi prinsip tanggung renteng, Pembentukan kelompok yang instan/terburu-buru, moral ketua kelompok. Informasi ini konsisten dengan informasi sebelumnya tentang kesulitan kredit kelompok. Oleh karena itu, ketiga hal tadi perlu mendapatkan perhatian yang lebih ketika BPR menyalurkan kredit kepada debitur kelompok, dalam arti bahwa anggota harus paham betul tentang prinsip tanggung renteng dan konsekuensinya. Kelompok harus tampak melembaga dulu sebelum diberi kredit, dan perlu diarahkan agar yang terpilih sebagai ketua kelompok adalah mereka yang dipatuhi dan bisa menjadi panutan yang baik bagi anggota.

Kedua, kajian efektivitas bantuan dana bergulir kepada masyarakat di Kota Bandung (Kantor Litbang dengan LPM-UPI). Implementasi progam-program bantuan dana bergulir berdasarkan laporan dari lembaga terkait dalam hal penyaluran dana menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Artinya dana-dana itu dapat diserap oleh masyarakat mencapai 100%. Namun, bagaimana dana itu dikelola oleh masyarakat dan sejauh mana dampaknya dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat masih belum dapat diketahui secara akurat dan komprehensif. Hal menonjol yang muncul dari program dana bergulir itu adalah justru berbagai masalah, kendala, penyimpangan, kemacetan dan ketidakefektifan. Oleh karena itu, perlu suatu kajian yang mendalam yang dilakukan secara menyeluruh, terprogram, bertahap dan terus-menerus, terutama oleh Pemkot Bandung. Perlu terprogram, karena program bantuan dana bergulir itu dilakukan dengan dana-dana pemerintah, dan perlu bertahap karena program itu jumlahnya cukup banyak, yang sulit dilakukan dalam satu waktu. Oleh karena itu, pada tahap ini pengkajian akan difokuskan pada P2KP, PDM-DKE, dan Program Barokah-GMT.

Demikian juga kiranya dengan kita di Sumatera Barat, perlu kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap semua dana bergulir yang telah digelontorkan ke masyarakat, terutama dalam hal efektivitasnya dalam kerangka penanggulangan kemiskinan.

Lebih jauh tim kajian ekonomi bergulir menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut.

  1. Sasaran akhir program pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui P2KP, PDMDKE, dan Barokah-GMT meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui peningkatan pendapatan, selain dapat menggerakan kembali ekonomi rakyat melalui pemberian modal usaha dana bergulir. Program ini berjalan sudah cukup lama dan belum dilakukan evaluasi sampai sejauh mana tingkat efektivitas program tersebut dampaknya dirasakan masyarakat. 
  2. Program P2KP, PDM-DKE, dan Barokah-GMT dirasakan oleh khalayak, sasaran dengan sejumlah perubahan di antaranya yang terlihat pada aspek kemampuan ekonomi dan usaha masyarakat karena mendapatkan pasokan bantuan dana untuk modal usaha. Perjalanan ini tidak begitu lama dirasakan oleh sekelompok masyarakat, karena perjalanan waktu konsultan pendamping di lapangan terbatas sekitar 7 - 9 bulan. Konsultan pendamping habis masa tugasnya di lapangan, tidak ada kader yang mampu dan bisa melanjutkan untuk mendampingi Pokmas/KSM/TPKd/k dan BKM di lapangan. 
  3. Kecepatan dan keakuratan usulan program kegiatan pada setiap desa/kelurahan dan kecamatan bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas sosialisasi awal dan intensitas layanan konsultasi dari aparat pemerintah dan konsultan kurang optimal. Hal ini terjadi di lapangan karena mekanisme perangkuman aspirasi dan validitas musyawarah desa belum aspiratif dalam mengembangakan program dan kebutuhan masyrakat, selain itu kemampuan TPKD, BKM, fasilitator kecamatan/desa/kelurahan, Koordinator Pelaksana Lapangan (KPL), dan PJOK kurang profesional, khususnya pada tingkat pemahaman dan penguasaan materi modul dan teknis operasional di lapangan.
    Dilihat dari kualitas dan intensitas perannya masih kurang memadai. Akibat dari hal tersebut adalah kurang meningkatnya jumlah usaha produktif, pembukaan lapangan kerja baru, penyerapan tenaga kerja, pengurangan jumlah penganggur, peningkatan kegiatan ekonomi usaha kecil, dan kurang dirasakan penyerapan dana oleh sebagian besar masyarakat. 
  4. Variasi mekanisme penyaluran dana dan waktu pelaksanaan pada setiap kecamatan/desa/kelurahan beragam sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, kemampuan dan interest pengurus, intensitas layanan konsultasi dan tingkat kejelasan mekanisme perguliran dana BLM yang diharapkan oleh para pengurus TPKd/k maupun BKM. Sistem perguliran dana modal kerja dipengaruhi oleh kesiapan dan kesehatan kelembagaan ekonomi desa yang ada, aspirasi masyarakat, arah kebijakan pemerintah/pembina sebagai pendukung/fasilitator dan motivator bagi masyarakatnya selain tingkat kejelasan mekanisme perguliran dana dan tingkat kesadaran atau komitmen masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap modal kerja bergulir.
    Ada beberapa kalangan pejabat kelurahan/desa/kecamatan yang kurang paham terhadap mekanisme program bantuan dana bergulir masih tampak punya sikap menerabas, menganggap mudah, cepat tapi salah dan sikap kurang tanggap terhadap daya dukung program, karena merasa tidak terlibat penuh dalam kegiatan, intervensi elit desa/kelurahan yang cukup dominan dan berdampak pada demokratisasi, dinamisasi masyarakat papan bawah di desa. Ada kecenderungan berkembang sentimen negatif dan sikap curiga beberapa perangkat dan elit desa/kelurahan kepada TPKD-BKM, sebab pengelolaan tahun lalu terkesan tidak ada pertanggung jawaban program kegiatan selain tidak ada sanksi yang jelas bagi pengurus dan anggota peminjam yang menyalahgunakan wewenang. 
  5. Ada beberapa kasus yang dinilai kurang tepat pada saat khalayak sasaran memperoleh bantuan modal kerja bergulir, artinya kurang tepat sasaran, penggunaan dana untuk usaha produktif dipergunakan untuk kepentingan konsumtif. Masih ada anggapan atau persepsi yang kuat dari kalangan masyarakat mengenai penafsiran yang keliru tentang program PDM-DKE atau P2KP maupun Barokah-GMT. Dana bantuan dianggap dana hibah, yaitu pemberian dari pemerintah kepada rakyat miskin yang tidak perlu dikembalikan lagi. Persepsi masyarakat mengacu pada pengalaman program beberapa tahun yang lalu tidak pernah diminta pertanggungjawabannya oleh siapaun juga. Di sini tempatnya, bagaimana memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program seperti tersebut di atas dengan melihat pengalaman trauma masa lalu yang cukup menantang bagi pengurus di lapangan. Pelaksanaan program PDM-DKE atau P2KP dan Barokah-GMT pada umumnya cukup ideal karena pelaksanaannya menggunakan azas keadilan, keseimbangan, keterlibatan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas yang cukup realistik. Namun implementasi di lapangan prinsip-prinsip tersebut tidak maksimal diterapkan kepada khalayak sasaran. 
  6. Kelompok sasaran program bantuan dana bergulir harus dibedakan secara tegas, yaitu masyarakat miskin yang betul-betul miskin tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya atau belum pernah usaha serta masyarakat miskin yang memiliki usaha atau mata pencaharian relatif tetap. Mengelola kedua kelompok sasaran itu harus berbeda satu sama lain. 
  7. Perlu dirumuskan suatu model penyaluran dan perguliran dana yang efektif dan efesien sebagaimana yang telah dirumuskan peneliti. 
  8. Perlu dirancang manajemen organisasi yang mengelola dana bergulir yang melibatkan unsur aparatur kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat luas secara sinergis.
  9. Perlu dirancang pengelolaan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di lingkungan kelurahan melalui peningkatan kesempatan kerja bagi penganggur pada setiap kelurahan.

Kembali pada persoalan dana bergulir kita di Ranah Minang, dengan tertib administrasi pembukuan yang sedemikian rapi (bank-minded) plus tenaga pendamping/faskel yang terlatih, ternyata RR masih menjadi momok dan NPL masih menjadi hantu. Dari paparan diatas kami mempunyai beberapa konsep terkait hal ini. Antara lain, pertama, segmen pasar kita dari kegiatan ekonomi bergulir akan sedikit kita ubah, tapi tetap dalam koridor KK Miskin/PS-2. Maksud perubahan segmen pasar ini adalah kredit hanya akan diberikan kepada KSM yang anggotanya benar-benar punya usaha harian dan perputaran uang harian. Segmen pasar untuk yang mau membuka usaha sebagaimana pilihan yang ditawarkan dalam SOP dana bergulir sementara waktu sedikit kita tutup dulu.

Kedua, sinkronisasi dan koordinasi antarprogram dana bergulir yang ada di tiap daerah merupakan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini mutlak diperlukan agar tidak terjadi saling jegal dan saling “bunuh” di lapangan. Dan lebih utama lagi adalah agar semua proses pembelajaran dalam pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat selama ini terlalu dininabobokkan dengan berbagai macam jenis bantuan ekonomi bergulir, namun dalam perjalanannya bagaikan air di daun keladi, hilang tak berbekas bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya penyatuan sikap ,persepsi di semua pelaku dana bergulir kedepannya mutlak diperlukan.

Ketiga, tanpa mengganti tertib administrasi yang ada, sistem angsuran yang biasanya bulanan yang telah menjadi pilihan utama warga, kita coba geser menjadi harian bagi KSM tertentu yang punya putaran usaha harian. Jadi KSM peminjam kita akan dibagi dalam 2 jenis dari sistem pembayaran: pembayaran harian bagi KSM yang punya putaran usaha harian, dan pembayaran bulanan bagi KSM yang normal sebagaimana praktek selama ini.

Keempat, proses seleksi baik administratif maupun survai lapangan terhadap KSM peminjam merupakan hal yang mutlak diperlukan dan merupakan sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar lagi jika memang dana bergulir ingin lebih eksis ke depannya.

Kelima, personel UPK dari BKM lebih diberdayakan, maksudnya tenaga minimalis yang berjumlah hanya dua orang saja akan dimaksimalkan sekaligus sebagai tenaga lapangan/bagian penagihan. Khusus untuk penagihan ini tentunya akan membutuhkan biaya ekstra. Biaya ini nantinya akan kita ambilkan dari biaya administrasi yg memang dibolehkan dalam SOP dan persentase dari total tagihan yang ada. Lebih gamblangnya UPK sekaligus sebagai tenaga lapangan (menagih) akan mendapatkan imbalan jasa lebih dari yang normalnya, dengan penawaran seperti pilihan berikut: menetapkan besaran rupiah per orang yang tertagih, misalkan Rp500 per orang yang berhasil ditagih. Menggunakan persentase dari tagihan yang dapat disetorkan.

Keenam, pembinaan. Inilah kiranya salah satu titik kritis dari sukses atau gagalnya bantuan dana ekonomi bergulir apapun programnya. Jika kita memang ingin menyadur apa yang dilakukan M. Yunus melalui Grameen Bank-nya, ternyata ini yang sangat kurang kita perhatikan. KSM/kelompok peminjam selama ini sangat sepi dari pembinaan. Padahal, hal itu adalah kunci suksesnya. Grameen Bank melakukan pembinaan yang intensif sebelum sebuah kelompok diberikan pinjaman. Artinya KSM betul-betul merasa mendapatkan pendamping, pembina atau bapak angkat.

Ada tempat bagi mereka berkonsultasi gratis terhadap persoalan yang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Dari data dan pengalaman yang ada lebih khususnya PNPM Mandiri Perkotaan dan demikian juga kiranya dengan program lain. Pendampingan dan pembinaan kita selama ini hanya terbatas sampai pada lembaga ditingkat kelurahan (BKM, Pokja, dan lain-lain) dan belum menyentuh pada KSM/kelompok peminjamnya, padahal merekalah (KSM/kelompok peminjam) yang paling membutuhkan perhatian dan pembinaan agar usaha mereka dapat berjalan dengan lancar, sehingga angsuran mereka pun dapat berjalan dengan baik.

Kami menyampaikan hal ini bukan dalam kerangka menolak metode yang selama ini kita lakukan, atau bahkan menafikkannya, melainkan lebih pada sebuah bentuk perwujudan pikiran dan masukan dari lapangan yang coba kami rangkai menjadi sebuah tulisan. Terlepas ini dapat diterima serta diterapkan—itu hal yang lain. Minimal kami telah sampaikan secuil pemikiran yang mungkin tidak berarti. Tapi, inilah bentuk kepedulian dan keseriusan kami dalam mengawal dana bergulir agar RR tidak lagi jadi momok bagi kita semua dan NPL tidak lagi jadi hantu. Yang lebih hakiki lagi agar KK kurang mampu benar-benar merasakan manfaat dari program dana bergulir sebagai sebuah pilihan yang kita tawarkan. Semoga saja. Amiin.. (Yusrizal, Asisten CD Mandiri Kota Padang Panjang, Mantan Askot MK Korkot 4 Bukittinggi, OC-1 Sumbar, P2KP Advanced; Firstavina)

(dibaca 2430)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 4225, akses halaman: 4757,
pengunjung online: 364, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank